Presiden Prabowo Subianto: Pemerintah Membagun 83.000 koperasi yang masing-masing dilengkapi dengan gudang, cold storage, minimarket, dan apotek desa - Info Mayantara

Jumat, 23 Januari 2026

Presiden Prabowo Subianto: Pemerintah Membagun 83.000 koperasi yang masing-masing dilengkapi dengan gudang, cold storage, minimarket, dan apotek desa


 

INFOMAYANTARA.XYZ

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memaparkan sejumlah program strategis untuk membangun ekonomi desa dan memberdayakan nelayan secara menyeluruh.

Hal itu disampaikan  Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

“Kami kini membangun 83.000 koperasi yang masing-masing dilengkapi dengan gudang, cold storage, minimarket, dan apotek desa. Semua fasilitas ini akan mendistribusikan barang bersubsidi langsung ke desa-desa, tanpa perantara yang merugikan masyarakat,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa koperasi tersebut akan menjadi pusat distribusi barang kebutuhan pokok dan obat generik, sekaligus menjadi pusat ekonomi desa berbasis komunitas.

Selain itu, pemerintah juga tengah memulai program modernisasi “desa nelayan baru”, dengan target 1.000 desa pada 2026, dan rencana ekspansi hingga 5.000 desa. Setiap desa ditargetkan akan dihuni oleh sekitar 2.000 nelayan, yang mencakup dampak terhadap 10 juta nelayan dan keluarganya, atau sekitar 40 juta warga Indonesia.

Presiden mencontohkan keberhasilan proyek percontohan di Biak, Papua, yang menunjukkan peningkatan penghidupan masyarakat nelayan hingga 60 persen dalam setahun.

“Peningkatan ini terjadi karena akses terhadap fasilitas dasar seperti es dan bahan bakar kini tersedia. Sebelumnya, untuk mendapatkan es atau solar saja, mereka harus menempuh jarak sangat jauh. Sekarang, kami bangun cold storage dan stasiun pengisian bahan bakar solar di desa,” katanya.

Dalam pidatonya, Presiden juga menegaskan pentingnya kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi.

“Tidak ada iklim investasi tanpa supremasi hukum yang adil. Tidak ada yang ingin berinvestasi di negara yang sistem hukumnya tidak terpercaya. Supremasi hukum harus mengatasi kepentingan sempit,” tegas Prabowo.

Presiden menekankan bahwa seluruh program pembangunan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga untuk menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang merata dan inklusif.

Red