INFOMAYANTARA.XYZ
Jakarta - Dalam rangka akselerasi peran strategis pendidikan vokasi sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045, HIPKI secara resmi mendirikan HIPKI Academy pada tanggal 28 September 2025, bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Lahir HIPKI yang jatuh setiap tanggal 29 September. Pendirian ini bukan sekadar simbolik, melainkan merupakan deklarasi institusional atas komitmen HIPKI untuk menjawab tantangan ketimpangan kompetensi antara lulusan LKP/LPK dan kebutuhan riil dunia usaha dan industri, melalui pendekatan sistemik yang berbasis kolaborasi lintas sektor, inovasi teknologi, dan tata kelola pelatihan yang terukur serta berorientasi pada peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia di era transformasi digital dan Society 5.0.
Pendirian HIPKI Acedemy menegaskan komitmen HIPKI untuk mentransformasikan pendidikan vokasi dari ranah administratif menjadi agenda prioritas nasional: penyelarasan kurikulum berbasis kebutuhan industri, peningkatan kapasitas instruktur, modernisasi sarana-prasarana praktik, serta mekanisme magang dan penempatan kerja yang terstruktur, akuntabel, dan terukur. Dengan tata kelola yang dirancang untuk menghasilkan standar teknis dan modul industri yang dapat direplikasi, HIPKI Academy hadir bukan sekadar program tambahan tetapi sebagai fasilitator perubahan sistemik yang memperpendek jarak antara pembelajaran dan kebutuhan produksi nyata di lapangan.
Pelaksanaan agenda strategis HIPKI Academy meliputi reformulasi modul berbasis kompetensi industri, program upskilling instruktur yang melibatkan practitioner-instructors dari sektor usaha, dan pilot project pelatihan terpadu di kawasan industri untuk mempercepat transfusi keterampilan praktis. Rangka kerja kemitraan akan mengatur pembagian hak dan kewajiban antara LKP dan mitra industri, mekanisme pemanfaatan fasilitas praktik, pelaksanaan magang yang bermakna, serta skema penempatan yang selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kepengurusan HIPKI Academy yang melibatkan Dewan Pakar, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pengurus diberi mandat untuk menyusun model sertifikasi yang terintegrasi dengan mekanisme penempatan kerja, indikator kinerja yang jelas, serta model monitoring‑evaluasi berbasis data untuk memastikan outcome ekonomi nyata berupa peningkatan employability dan produktivitas industri.
Sebagai langkah konkret untuk mengimplementasikan mandat tersebut, DPP HIPKI telah melantik Sdr. H. Wisnu Soehardjo, B.Sc., SH., MH., MBL., sebagai Ketua HIPKI Academy. Di bawah kepemimpinannya, Academy akan memprioritaskan penyusunan modul industri yang terstandar, pengembangan skema sertifikasi yang dapat ditautkan pada pasar kerja nasional dan internasional, serta program kewirausahaan yang mendorong lulusan menjadi pelaku ekonomi produktif. Pendekatan jemput bola kepada asosiasi kawasan industri dan pemerintah daerah menjadi pilar percepatan implementasi, termasuk inisiatif perjanjian kerja sama yang merinci ruang lingkup, hak, dan kewajiban setiap pihak serta akses fasilitas praktik di perusahaan sebagai bagian dari kurikulum aplikatif.
Dr. H. Asep Syaripudin, M.Si., MH., Ketua Umum HIPKI, menegaskan bahwa pendirian HIPKI Academy pada tanggal 29 September 2025 menandai momentum strategis organisasi untuk memposisikan pendidikan vokasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Dalam pernyataannya, Dr. Asep menekankan tiga garis aksi prioritas: pertama, arah kebijakan publik harus menciptakan ekosistem investasi pelatihan yang kondusif melalui insentif fiskal bagi perusahaan yang berinvestasi pada pengembangan kompetensi, penyederhanaan regulasi perizinan pelatihan, dan pembiayaan infrastruktur vokasi terintegrasi di kawasan industri; kedua, dunia usaha harus berfungsi sebagai mitra desain kurikulum dan fasilitator praktik sehingga lulusan memperoleh pengalaman kerja yang relevan dan dapat diserap segera; ketiga, LPK dan LKP wajib melakukan transformasi pedagogis dan teknologi dengan mengadopsi AI, Machine Learning, dan platform pembelajaran digital untuk menyusun kurikulum adaptif, asesmen berbasis data, serta program upskilling dan reskilling berkelanjutan. Dr. Asep juga menyerukan penerapan indikator kinerja terukur—rasio penempatan berbasis kompetensi, kualitas instruktur, pemanfaatan fasilitas praktik—serta pembentukan mekanisme monitoring‑evaluasi independen agar setiap investasi pelatihan dapat dikonversi menjadi output ekonomi nyata dan pemerataan kesempatan kerja.
Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., Wakil Ketua Umum HIPKI Academy, melengkapi perspektif teknis dan futuristik dengan dorongan kuat terhadap integrasi teknologi dalam pendidikan vokasi. Beliau menegaskan bahwa perubahan kapasitas tenaga kerja harus dipadu dengan inovasi pedagogis dan adopsi teknologi mutakhir: integrasi AI dan Machine Learning ke dalam kurikulum, penerapan asesmen berbasis data untuk pemetaan kompetensi, dan pemanfaatan platform pembelajaran digital untuk program upskilling serta reskilling yang berkelanjutan. Menurut Assoc. Prof. Setiawan, peran pemerintah diperlukan untuk menyediakan insentif kebijakan dan infrastruktur digital, sementara industri mesti membuka akses fasilitas R&D dan praktik sehingga LPK/LKP dapat menghasilkan tenaga kerja modern, adaptif, dan kompetitif di era Society 5.0. Ia menekankan bahwa kombinasi kebijakan, kolaborasi industri, dan inovasi lembaga pelatihan akan meningkatkan employability sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Sebagai penutup, peluncuran HIPKI Academy pada hari ulang tahun HIPKI adalah pernyataan niat yang jelas: mengubah wacana link and match menjadi aksi kolektif yang terukur. HIPKI Academy mengundang partisipasi aktif dari pemerintah pusat dan daerah, asosiasi kawasan industri, perusahaan, serta pengelola LKP untuk segera memasuki fase implementasi—pilot integrasi teknologi AI pada modul pelatihan, percepatan penandatanganan perjanjian kerja sama multi‑pihak, dan skema insentif bagi perusahaan yang membuka fasilitas praktik. HIPKI Academy siap menjadi mitra implementasi yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa investasi keterampilan menghasilkan penyerapan tenaga kerja berkualitas, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing nasional secara inklusif dan berkelanjutan.
Red
.jpeg)
.jpeg)
