Foto: Pertemuan antara delegasi Badan Pengurus Nasional IARSI yang dipimpin Ketua Umum Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D. dengan Komisioner BNSP Dr. H. Adi Mahfudz Wuhadji di kantor BNSP, Rabu, 11 Februari 2026
INFOMAYANTARA.XYZ
Jakarta - Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memperkuat kerja sama strategis untuk menyempurnakan standar kompetensi dan skema sertifikasi di sektor rantai pasok dan logistik.
Pertemuan antara delegasi Badan Pengurus Nasional IARSI yang dipimpin Ketua Umum Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D. dengan Komisioner BNSP Dr. H. Adi Mahfudz Wuhadji di kantor BNSP pada siang ini dinilai sebagai langkah penting untuk menyelaraskan kebutuhan dunia usaha dengan kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam pertemuan itu kedua pihak menegaskan komitmen untuk mempercepat proses revisi standar kompetensi yang relevan dengan tuntutan industri, sehingga skema sertifikasi nasional dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan layanan logistik di seluruh rantai pasok.
IARSI menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan prasyarat agar investasi infrastruktur yang besar dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian. Tanpa peningkatan kompetensi tenaga kerja, kata organisasi tersebut, pembangunan fisik berisiko tidak terealisasi secara maksimal dan efisiensi rantai pasok nasional justru tergerus oleh praktik operasional yang belum standar. Oleh karena itu, penyempurnaan standar kompetensi dan skema sertifikasi dipandang sebagai upaya sistemik untuk memastikan bahwa tenaga kerja di lapangan memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang sesuai dengan kebutuhan modernisasi logistik, mulai dari pengelolaan gudang dan transportasi hingga penerapan teknologi digital dalam rantai pasok.
Pertemuan juga mengangkat temuan indikator kinerja logistik internasional yang menempatkan dimensi kompetensi dan kualitas layanan sebagai faktor penentu performa nasional. IARSI mencatat adanya fluktuasi posisi Indonesia pada putaran terbaru indeks tersebut, sehingga intervensi terukur pada aspek kompetensi menjadi prioritas. Para pakar manajemen rantai pasok yang terlibat dalam diskusi menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur harus diiringi program pelatihan terstruktur, mekanisme pengakuan kompetensi, dan sertifikasi yang terukur agar proses operasional menjadi lebih efisien, lead time berkurang, dan biaya transaksi turun. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki indikator teknis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap kualitas layanan logistik domestik.
Sinergi antara IARSI dan BNSP dipandang krusial dalam konteks target nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029, yakni menurunkan biaya logistik menjadi 12 persen terhadap PDB. Kedua pihak sepakat bahwa pencapaian target tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik; diperlukan penyempurnaan standar kompetensi nasional, skema sertifikasi yang dapat diukur dan diimplementasikan secara luas, serta program peningkatan kapasitas yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan industri. Dengan memperkuat dimensi kompetensi dan kualitas layanan, diharapkan perbaikan skor kinerja logistik akan membuka peluang nyata untuk menekan biaya logistik, mempercepat arus barang, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional.
Sebagai tindak lanjut, IARSI dan BNSP sepakat mempercepat proses finalisasi dan implementasi standar kompetensi serta skema sertifikasi yang dapat diadopsi oleh pelaku industri, lembaga pelatihan, dan institusi pendidikan vokasi. Langkah konkret yang dibahas meliputi penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi, mekanisme asesmen yang transparan, serta program sertifikasi berjenjang yang mengakomodasi kebutuhan pekerja lapangan hingga manajemen rantai pasok. Harapannya, kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme tenaga kerja logistik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi ekonomi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan penurunan biaya logistik nasional.
Red
.jpeg)
.jpg)
